BEKASI SELATAN,KHABARINVEST – Penerbitan kebijakan penertiban sewa apartemen jangka pendek baik harian maupun per jam yang kerap diasosiasikan untuk “transit”di kawasan Grand Kamala Lagoon (GKL), Kota Bekasi, menuai pro dan kontra yang tajam. Di satu sisi kebijakan ini didukung untuk menjaga ketertiban, namun di sisi lain aturan tersebut dinilai memicu polemik dan merugikan sebagian pemilik unit serta agen penyewaan.
Kebijakan pembatasan ini merujuk pada Surat Edaran (SE) Wali Kota Bekasi Nomor 600.1.18/6396/Distaru.faru tentang Penertiban Pemanfaatan Satuan Rumah Susun dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Lingkungan Rumah Susun Komersial. Langkah pengetatan ini diambil manajemen untuk menanggapi isu sosial, ketertiban umum, hingga potensi penyalahgunaan unit.
Dilema Pemilik Unit: Antara Investasi dan Pembatasan
Bagi sebagian besar pemilik unit (investor), penyewaan jangka pendek (harian/mingguan) merupakan salah satu sumber pemasukan utama untuk menutup biaya perawatan (service charge) bulanan serta cicilan unit apartemen.
Dengan adanya pengetatan pengawasan yang ketat seperti pemeriksaan identitas tamu secara berlapis, pelarangan ketat sewa jam-jaman, hingga sidak rutin banyak pemilik unit dan agen sewa merasa ruang gerak bisnis mereka terbatas secara drastis. Sebagian pemilik unit menyuarakan keberatan karena merasa investasi properti yang mereka miliki menjadi kurang fleksibel dan berpotensi menurunkan tingkat okupansi harian yang selama ini diandalkan secara finansial.
Tuntutan Kejelasan Regulasi dan Petunjuk Teknis
Menanggapi keluhan dari berbagai pihak, pihak Building Management Grand Kamala Lagoon melalui Bagus P. menyatakan bahwa pihaknya memahami adanya perbedaan pandangan antara penghuni tetap yang menginginkan ketenangan dan keamanan, dengan para pemilik unit yang mengandalkan fleksibilitas sewa jangka pendek.
Manajemen sendiri mendesak Pemerintah Kota Bekasi agar segera menghadirkan petunjuk teknis (juknis) yang lebih jelas dan transparan. Hal ini dianggap krusial agar aturan tidak menimbulkan multitafsir yang merugikan salah satu pihak, baik dari sisi bisnis pemilik unit maupun dari sisi keamanan lingkungan yang dikelola pengelola.
“Kami pada prinsipnya berkomitmen menjalankan aturan yang ditetapkan Pemkot Bekasi. Namun, kami berharap ada kejelasan mengenai implementasi kebijakan tersebut agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama dan pelaksanaannya di lapangan berjalan tertib,” ungkap Bagus.
Potensi Konflik Horizontal di Lapangan
Ketiadaan garis batas yang tegas antara penegakan aturan ketertiban dan hak pemanfaatan aset pribadi ini sempat memicu gesekan di lapangan, termasuk insiden ketegangan antara oknum agen penyewaan dan petugas keamanan (security) yang berujung pada pelaporan hukum.
Para pemilik unit berharap pemerintah daerah bersama pengelola dapat duduk bersama merumuskan solusi win-win solution. Tujuannya agar fungsi hunian vertikal tetap steril dari praktik-praktik ilegal, namun di sisi lain hak ekonomi para pemilik unit yang sah tidak serta-merta mati akibat regulasi yang terlalu kaku.
